Tarung Derajat Siap Tampil di Sea Games 2011

Tarung Derajat, salah satu olahraga bela diri yang mulai dikenal secara internasional

BANDUNG (WARTA BIRU) : Olahraga bela diri Tarung Derajat akan tampil di Sea Games 2011 dalam bentuk ekshibisi. H. Achmad Dradjat, pencipta cabang bela diri ini, mengaku timnya sudah siap untuk tampil di Sea Games. Tahun ini, Sea Games diselenggarakan di Indonesia. Persiapan Tarung Derajat untuk tampil di Sea Games dilakukan sejak Januari 2011.

Dradjat, yang lebih dikenal dengan sebutan Aa Boxer ini, mengatakan akan terus memperkenalkan Tarung Derajat di tingkat internasional. Ia menambahkan, saat ini Tarung Derajat telah memiliki cabang di setiap negara yang tergabung dalam ASEAN. Ia juga optimistis Tarung Derajat dapat menjadi salah satu cabang olahraga yang dipertandingkan pada Sea Games 2013 mendatang. “Dalam Deklarasi Federasi Internasional Tarung Derajat di Bandung beberapa waktu yang lalu, telah dibahas bahwa Tarung Derajat bisa dipertandingkan secara resmi di Sea Games 2013 di Myanmar,” ujarnya.

Dada Rosada membuka Kompetisi Tarung Derajat

Dada Rosada, Walikota Bandung, juga mengatakan Tarung Derajat sangat berpotensi untuk dilombakan dalam Sea Games 2013 karena sudah dikenal dalam skala internasional. Ia juga mengatakan akan memberikan perhatian lebih terhadap cabang olahraga yang berprestasi seperti Tarung Derajat. “Nanti bila sarana olahraga yang sedang dibangun di Gedebage telah selesai, akan ada lahan yang digunakan untuk markas cabang olahraga, salah satunya bela diri,” ujarnya ketika diwawancara di acara Pembukaan Kompetisi Tarung Derajat, Kamis (19/5). Saat ditanya kapan pembangunan sarana olahraga itu selesai, Dada mengatakan tidak tahu.

Kompetisi Tarung Derajat diselenggarakan di GOR KONI Bandung, Jalan Jakarta, pada 19-21 Mei 2011. Kompetisi ini diikuti oleh 381 atlet dari 43 satuan latihan (satlat) yang memperebutkan Piala Wali Kota Cup IV 2011. Kejuaraan pada tahun ini menggelar pertandingan kategori kelompok usia dini untuk pertama kalinya. Sebelumnya, hanya ada kategori kelompok dewasa. Langkah ini dimaksudkan untuk mencari bibit-bibit atlet Tarung Derajat.

Ini nih yg namanya Aa Boxer

Untuk kategori usia dini, dibagi tiga kelompok berdasarkan umurnya, yaitu di bawah 9 tahun, 10-12 tahun, serta 13-15 tahun. Sedangkan kategori senior berlaku untuk peserta dengan usia 15-25 tahun. Di kelompok senior akan dipertandingkan 15 kelas. Untuk putra terdiri dari 10 kelas dan putri 5 kelas. Tidak ada pembatasan jumlah peserta dalam kejuaraan ini. Sistem penilaian adalah sistem gugur.

Kejuaraan pada tahun sebelumnya dimenangkan oleh satlat Rajawali. Menurut Rina Yulistiarini, panitia Kompetisi Tarung Derajat, pada tahun ini satlat Rajawali tidak mengirimkan anggotanya secara maksimal sehingga ada kemungkinan Rajawali tidak menjadi juara tahun ini. Satlat yang mengirimkan atlet secara maksimal adalah satlat Padepokan Seni.

Rebin (23), salah satu peserta kompetisi ini mengatakan persaingan antar peserta tidak terlalu terlihat. “Kemampuan atlet yang bertanding di kejuaraan ini relatif sama, karena semuanya merupakan pemula,” ujarnya. Mahasiswa Universitas Langlang Buana ini mengatakan adanya kategori usia dini sangat baik karena dapat menumbuhkan rasa keberanian sejak masih kecil.

Bebi (18), salah satu penonton, mengatakan kejuaraan ini cukup seru karena tampak menantang. Alasan yang membuat ia ikut menonton adalah untuk mendukung temannya yang bertanding. “Ini baru pertama kalinya saya menonton kejuaraan Tarung Derajat. Cukup mengasyikkan, mungkin saya akan menonton lagi kejuaraan Tarung Derajat berikutnya,” tambahnya. (Yohannie Linggasari)

The 8th Jakarta Fashion and Food Festival

Jakarta Fashion and Food Festival kembali digelar tahun ini. Festival yang sudah digelar delapan kali ini diadakan di Mall Kelapa Gading pada tanggal 14-29 Mei 2011. Acaranya terdiri dari karnival kostum, pertunjukkan musik, dan late night shopping fiesta. Juga terdapat Wine and Cheese Expo yang tentunya mengundang minat para pecinta keju dan anggur.

Kemarin, saya sengaja ke Gading untuk menonton dan (tentunya) menyemangati sahabat saya yang mengikuti lomba kostum. Sahabat saya ini termasuk salah satu finalis yang berkesempatan untuk memeragakan kostumnya. Saya kemudian datang lebih cepat untuk melihat persiapan karnival ini. Dan.. jeng.. jeng.... terlihatlah sejumlah manusia dengan kostum yang berwarna-warni dan berbagai macam bentuk (sampai susah bagaimana mendeskripsikan bentuknya).

Acara yang bertemakan "Inculturation" ini memang menampilkan berbagai kostum yang mencerminkan berbagai budaya, mulai dari budaya Eropa, Cina, dan tentunya Indonesia. Menurut saya, kostum yang ditampilkan di acara ini sangat kreatif dan menarik. Rasanya, desainer Indonesia nggak kalah deh sama desainer luar.

Sampai kemudian, pengumuman pemenang kostum..... Ternyata... Sahabat saya juara 3!! Waaahh... So proud of her! :) Berikut ini oleh-oleh dari saya:

Ini kostum sahabat saya yang juara 3 :)) Temanya bunglon.

Ini dia yang juara 1. A very beautiful costume :)

Ini yang juara 2...

Bukan sembarang wanita... Ih bikin minder deh ih....

Oh, I love the color!!!

The nemoooo

Ubur-ubur

Ondel-ondel kreatif :p

Ehh, ada Putri Huanzhu

Icon JFFF

And the best part is............................................

:))

Pramono Anung Wibowo: Biaya 1,1 Triliun untuk Gedung DPR Itu Tidak Besar

Jatinangor (WARTA BIRU) : Walaupun menuai kontroversi, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tetap meneruskan rencana pembangunan gedung baru yang memakan biaya 1,1 triliun. Bahkan, Pramono Anung, Wakil Ketua DPR RI mengatakan biaya 1,1 triliun bukanlah angka yang besar untuk membangun gedung 36 lantai.

“Saya merupakan orang yang keras menentang pembangunan gedung baru DPR. Namun, karena ini sudah menjadi keputusan DPR, saya harus mendukung rencana ini sebagai bentuk tanggung jawab saya,” ujar Pramono saat dijumpai di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran (Fikom Unpad) Jatinangor.

Ditanya mengenai besarnya anggaran gedung baru DPR, Pramono mengatakan, “Saya akan terus berusaha menekan anggaran biayanya agar bisa di bawah 1 triliun.” Ia mengatakan media terlalu berlebihan dalam mengekspos pemberitaan gedung baru DPR. Pemberitaan tentang fasilitas gedung baru seperti spa dan kolam renang dibantah olehnya. Banyak salah paham yang kemudian mengundang reaksi keras masyarakat.

Banyak masyarakat yang menentang pembangunan gedung baru DPR ini karena melihat masih banyak sektor yang belum diperhatikan, misalnya pendidikan. Menanggapi hal ini, Pramono mengatakan pendidikan sudah mendapatkan anggaran yang paling besar, yaitu 20% atau sekitar 250 triliun. Hanya saja, menurutnya, mentalitas masyarakat Indonesia belum mempunyai karakter yang mengutamakan pendidikan.

Pramono Anung menjadi pembicara kuliah umum yang bertemakan “Membangun Komunikasi Politik yang Efektif di Indonesia” di Fikom Unpad Jatinangor pada Jumat (8/4). Saat mengisi kuliah umum, Pramono menekankan betapa pentingnya hubungan antara media dan pejabat. Selain itu, pemilihan wakil rakyat juga sangat ditentukan oleh komunikasi politik yang terdiri dari bahasa verbal dan nonverbal.

“Kelemahan politisi kita itu adalah banyak omong, tetapi tidak ada yang bisa didengarkan,” ujar Pramono yang baru-baru ini bersitegang dengan Eko Hendro Purnomo, anggota DPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional. (Yohannie Linggasari)

Industri Kreatif Sumbang 7%-8% terhadap PDB

BANDUNG (WARTA BIRU) - Tak dapat dipungkiri, industri kreatif mempunyai peran penting dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dari tahun ke tahun, industri kreatif memberikan kontribusi sebesar 7%-8% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Bandung merupakan kota yang memberikan kontribusi tertinggi terhadap pertumbuhan industri kreatif, terutama dalam bidang distro, tekstil, musik, dan film indie.

Menurut Cahya Irawady, dosen Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran, angka 7%-8% merupakan angka yang cukup signifikan. Ia juga mengatakan merek lokal sudah berkembang dengan baik dan dapat berkembang sampai ke taraf nasional. Namun, untuk dapat bersaing dengan merek internasional banyak hal yang harus diperhatikan, seperti promosi, kualitas, brand image, dan harga.

Junior Chamber International (JCI) Cabang Bandung dan Harian Pikiran Rakyat mengadakan diskusi publik “Young Leaders Talk" dengan tema "Industri Kreatif" pada Kamis (5/5). Acara ini diselenggarakan di Ruang Komunitas HU Pikiran Rakyat, Jalan Asia Afrika 79 Bandung. Pembicaranya adalah Fiki Chikara Satari (pelaku industri kreatif) dan Rian Satya Wijaya (juara pertama International Polygon Bike Design Competition 2008), serta dipandu oleh moderator C. Daryus dan Andhy Widodo.

Fiki Satari menjadi pembicara mengenai industri kreatif

Fiki Satari menekuni usaha distro sejak ia masih berstatus mahasiswa. Label pakaiannya Airplane Systm sudah didistribusikan ke berbagai kota di Indonesia dan luar negeri. Berbicara tentang industri kreatif, terutama distro, Fiki mengatakan kualitas baju distro buatan lokal tidak kalah dengan baju bermerek internasional. “Kalau mau diadu kualitasnya, kita berani,” ujarnya. Cahya Irawady berpendapat, “Bila melihat pola konsumen anak muda Bandung, memang tampaknya bisnis distro sangat menjanjikan. Kita bisa lihat distro hampir selalu penuh oleh anak muda”

Saat ini produk Cina sudah membanjiri pasar Indonesia. Fiki mengatakan produk Cina yang murah dan banyak menjadi sebuah ancaman untuk industri kreatif Indonesia. Orang cenderung melihat harganya dibandingkan kualitasnya. “Saat ini mungkin produk Cina barulah ancaman kecil bagi pelaku industri kreatif. Namun, beberapa tahun lagi, produk Cina bisa jadi merupakan ancaman yang luar biasa,” lanjutnya.

Pria berusia 35 tahun ini mengatakan Bandung sangat kaya akan sumber daya manusianya, tetapi tidak punya sumber daya alam yang memadai. Oleh karena itu, tata ruang Bandung harus dikelola menjadi ruang-ruang yang inspiratif. Pada tahun 2008, Fiki dan teman-temannya membuat desain tulisan DAGO yang sampai sekarang terpampang di taman Cikapayang. Fiki merasa industri kreatif sudah mulai mendapat perhatian pemerintah walaupun belum banyak bantuan yang diberikan.

Untuk desain sepeda, Rian mengatakan Indonesia sudah cukup maju dan selevel dengan desain sepeda luar negeri. “Contohnya saja, produk lokal Polygon yang sudah berhasil menembus pasar internasional. Saya rasa untuk produk sepeda, Indonesia sudah bisa bersaing,” ujar perancang sepeda anak Boo Boo tersebut.

Sepeda anak Boo-Boo hasil desain Rian Satya
yang berhasil meraih juara 1 International
Polygon Bike Design Competition 2008

Mahasiswa S2 Desain Institut Teknologi Bandung itu juga berpendapat bahwa kelemahan desain Indonesia adalah dalam hal filosofi dan sejarahnya. Eropa misalnya, memiliki filosofi dan sejarah desain yang kuat. Dalam hal industri kreatif, Rian mengatakan Indonesia unggul dalam hal kerajinan tangan, seperti rotan dan jati.

Ahyar, mahasiswa Jurusan Manajemen Universitas Pendidikan Indonesia
yang mengikuti diskusi publik "industri kreatif"

Diskusi publik ini mayoritas dihadiri mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Bandung. Salah satunya adalah Ahyar, mahasiswa Jurusan Manajemen Universitas Pendidikan Indonesia. “Acara ini menarik karena mengundang pembicara yang kompeten. Selain itu, saya juga sangat tertarik untuk mencoba industri kreatif,” ujarnya. (Yohannie Linggasari)

Pentingnya Wakil Rakyat Perempuan

Hj. Dewi Coryati, M.Si:

Undang-Undang Kesehatan Tidak Diskriminatif Terhadap Perempuan

Keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) saat ini sangatlah minim, yaitu 18%. Jumlah ini sudah mengalami kenaikan dari periode sebelumnya, yaitu 11%. Lahirnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik mengharuskan partai politik menyertakan 30% keterwakilan perempuan. Hal ini kemudian dikenal dengan istilah affirmative action. Affirmative action sempat mengundang kontroversi. Apakah affirmative action sudah efektif atau hanya aturan belaka yang kemudian pelaksanaannya seperti dipaksakan?

Bagaimana peran perempuan di DPR dalam meningkatkan kesejahteraan perempuan di Indonesia? Sejauh mana jumlah 18% ini mampu memberi dampak yang positif bagi kebijakan yang berkaitan dengan perempuan? Apa pendapat mereka mengenai affirmative action?

Permasalahan mengenai perempuan di Indonesia masih tinggi dan terksesan kurang penanganan. Permasalahan itu antara lain, kematian ibu yang masih tinggi (tertinggi di ASEAN), perempuan buta aksara yang mencapai sekitar 60%, perdagangan perempuan, dan masih banyak lagi. Berapa banyak anggaran yang dikeluarkan untuk pemberdayaan perempuan?

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, Yohannie Linggasari, mahasiswa Jurnalistik Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Padjadjaran mewawancarai Dewi Coryati, anggota komisi VIII (agama, sosial, dan pemberdayaan perempuan) DPR RI. Berikut ini petikan wawancara Yohannie Linggasari dengan Dewi Coryati, di Dewan Pertimbangan Pusat Partai Amanat Nasional (DPP PAN), Jalan Warung Buncit, Jakarta Selatan, pada Kamis (23/12) sore:

Bisa diceritakan awal Anda terjun ke dunia politik?

Pertama-tama, saya mengantar ibu saya ke DPP PAN. Ibu saya adalah pengurus PAN. Saya kemudian tertarik untuk bergabung. Pada tahun 2000 saya masuk menjadi anggota DPP PAN. Setelah saya masuk ternyata banyak yang dapat saya lakukan. Dengan masuk partai politik menjadi punya kekuatan untuk melakukan perubahan. Misalnya saja memberi masukan terhadap kebijakan-kebijakan kepada anggota dewan.

Apakah Anda mendapat dukungan penuh dari keluarga?

Ya. Kalau tidak, pasti akan lebih sulit. Tentu akan lebih nyaman bila mendapat dukungan penuh dari suami, keluarga, dan anak. Apalagi, jadwal kerja saya padat sehingga membutuhkan banyak pengertian dan dukungan dari keluarga.

Sebelumnya apa pekerjaan Anda?

Sebelumnya saya bekerja sebagai dokter hewan. Pada tahun 2003 saya mau mencalonkan diri menjadi calon legislatif di daerah pilihan Bengkulu. Saya kemudian berhenti menjadi dokter hewan dan berkampanye dengan serius.

Anda sudah ikut pemilu berapa kali?

Sudah dua kali. Pada pemilu yang pertama saya banyak mendapat pelatihan. Waktu itu masih sistem nomor urut dan saya mendapat nomor dua. Saya tidak bisa maju padahal jumlah suara saya bagus. Dengan berbekal pelatihan-pelatihan yang saya ikuti, saya kemudian ikut pemilu yang kedua. Saya mendapat nomor dua lagi. Saya mengerahkan ilmu, strategi, biaya, dan melakukannya dengan sungguh-sungguh. Saya mendapat suara terbanyak. Namun, suara itu hilang. Saya kemudian mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi Perjuangan dan saya berhasil.

Tampaknya sebuah perjuangan yang sulit untuk menjadi anggota DPR?

Ya. Tidak mudah untuk mendapat kursi, apalagi perempuan. Hal itu karena perempuan lebih sulit di bidang finansial dibandingkan laki-laki. Banyak uang yang dikerahkan bila ingin kampanye.

Ada anggapan perempuan di partai politik hanya sebagai pelengkap saja untuk memenuhi kuota 30%.

Affirmative action ini kan tindakan sementara. Mengapa ada tindakan sementara? Hal ini karena perempuan tak mungkin dibiarkan bertarung bebas. Mengapa? Startingnya saja sudah beda. Laki-laki sudah sangat terbiasa dengan dunia politik. Perempuan merasa kesulitan untuk masuk ke bidang ini. Oleh karena itu ada affirmative action. Kuota 30% bukan angka yang asal comot. Angka 30% ini sudah melalui penelitian di mana dengan 30% dalam komunitas maka suara akan terdengar. Sudah dihitung secara ilmiah.

Rasanya profesi sebagai anggota DPR ini banyak diminati selebritis.

Tidak masalah. Saya dengan selebritis sama. Kebetulan selebritis sudah banyak dikenal orang. Politik itu kan yang paling penting pertama-tama adalah awareness. Lagipula saya lihat teman-teman artis yang masuk PAN dan menjadi anggota DPR bagus kinerjanya.

Anda tak merasa tersaingi?

Tidak perlu. PAN sudah membuktikan bahwa dari sekian banyak selebritis hanya sedikit yang terjaring.

Banyak kasus suap ya saat pemilu?

Mungkin saja. Namun, harus dibedakan antara money politic dengan cost politic.

Ada stereotipe yang pantas jadi pemimpin itu laki-laki.

Pemimpin itu ditentukan oleh kualitas, kebijaksanaan, dan juga kepintarannya. Bisa juga perempuan menjadi pemimpin. Jangan lupa dulu para pemimpin banyak yang perempuan. Contohnya saja, Cut Nyak Din dari Aceh. Perempuan itu cenderung lebih sabar dan lebih fokus. Namun, itu kembali lagi ke karakter individunya.

Arti kesetaraan gender bagi Anda?

Semua orang, baik perempuan ataupun laki-laki memiliki kesempatan yang sama. Gender itu bukan hanya menyangkut perempuan. Oleh karena itu, harus diperjuangkan kedua belah pihak. Bila ada laki-laki yang merasa tertindas, harus diperjuangkan juga.

Apakah dengan adanya 18% perempuan di DPR membawa perubahan?

Tentu. Ada kebijakan mengenai perempuan yang bisa diwakilkan laki-laki. Akan tetapi, ada kebijakan yang hanya dapat dibuat oleh perempuan. Contohnya saja tentang melahirkan. Tentu hanya perempuan yang memahaminya. Dalam segala kebijakan yang dibuat, perempuan akan selalu teringat pada anaknya yang perempuan. Seorang perempuan pastinya akan lebih mengerti kebutuhan perempuan.

Anda siap untuk terus memperjuangkan kepentingan perempuan?

Ya, tentu. Untuk itulah saya ada.

Apakah anggota DPR perempuan semuanya sudah memenuhi standar sebagai wakil rakyat?

Saya tak bisa menilai teman saya. Saya lihat banyak perempuan yang pintar di DPR. Di media itu bad news is good news, bukan? Banyak pekerjaan kita yang baik tidak diliput sedangkan yang buruk langsung diberitakan. Misalnya saja tidur saat rapat langsung menjadi pemberitaan di media.

Menurut Anda tidur saat rapat itu sah-sah saja?

Itu hal yang manusiawi. Sering kali rapat sampai berjam-jam dan sampai malam. Lebih baik tidur daripada tidak datang, bukan? Tidur itu kan hanya beberapa menit. Setelah tertidur kan bangun lagi dan fokus lagi.

Sebanyak 70% penyandang buta aksara di Indonesia adalah perempuan. Padahal menurut penelitian Program for International Student Accessment (PISA) 2009, perempuan memiliki kemampuan membaca lebih baik daripada laki-laki. Bukankah ini menyedihkan?

Ya. Ini kembali lagi ke masalah budaya. Di Indonesia ini budaya patriarkinya masih sangat kuat. Kalau ada dua anak, satu perempuan dan satu laki-laki dalam sebuah keluarga, pasti yang disekolahkan anak laki-laki. Selain itu, masih banyak golongan miskin di Indonesia, di mana banyak perempuan di dalamnya, sehingga jumlah penyandang buta aksara ini masih cukup tinggi.

Sudahkah ada program-program untuk memberdayakan perempuan-perempuan yang buta aksara ini?

Sudah. Misalnya saja dari bidang ekonomi dengan pengembangan Usaha Kecil Menengah (UKM) untuk perempuan-perempuan. Bila ekonomi sudah ditingkatkan, tentunya ibu-ibu tersebut akan mempunyai uang untuk menyekolahkan anaknya yang perempuan. Lagipula sudah ada dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Namun, sering kali orangtuanya tak mau menyekolahkan dan menyuruh anak perempuannya bekerja. Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) menetapkan 20% untuk pendidikan. Sebenarnya mereka bisa sekolah, tetapi orangtuanya keberatan.

Undang-Undang Pengembangan Keluarga dan Populasi Nomor 52 tahun 2009 dan Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 tahun 2009 memberi izin pemberian layanan kesehatan hanya pada pasangan yang menikah serta pemasangan alat kontrasepsi yang harus meminta persetujuan suami. Yang tidak menikah tidak mendapatkan layanan kesehatan reproduksi. Bukankah ini diskriminatif?

Tidak. Negara kita kan negara beragama. Kita juga menganut Pancasila dan sila pertama adalah Ketuhanan yang Maha Esa. Ada enam agama yang diakui. Norma-norma hukum (menikah) harus dijalankan. Kita tak boleh melegalkan hal yang dilarang oleh agama.

Jadi ini menyangkut masalah moral?

Ya.

Bukankah sekarang bukan lagi masalah moral yang dipersoalkan? Nyatanya, sekarang banyak yang sudah melakukan seks bebas. Bila ada penanganan dari pemerintah berupa layanan kesehatan reproduksi, dapat mencegah penyakit seksual menular.

Permasalahannya adalah dana terbatas. Harus memprioritaskan yang menikah dulu. Yang menikah saja belum terurus semua. Justru kita harus menyadarkan yang tak mau menikah untuk menikah. Biar statusnya jelas. Tuhan juga mengamanatkan untuk berkeluarga. Apabila tidak menikah, yang dirugikan perempuan. Tidak dapat harta gono gini dan apabila ada anak tidak ada akta kelahiran.

Perdagangan perempuan merupakan masalah yang kompleks. Banyak yang tertipu atau memang terpaksa menjual diri karena faktor ekonomi. Harus mulai dari mana pemberantasan perdagangan perempuan ini?

Masalah ini layaknya benang kusut. Saya rasa harus mulai dari masalah ekonomi. Negara seharusnya memberi lapangan pekerjaan yang memadai. Dengan menumbuhkan ekonomi keluarga maka pendidikan keluarga pun akan terbangun.

Sasaran Millenium Development Goals (MDGs) untuk angka kematian ibu (AKI) adalah 103 per 100.000 kelahiran. Sedangkan data terakhir menunjukkan angka kematian ibu di Indonesia mencapai 228 per 100.000 kelahiran. Mengapa masih jauh dari target?

Alasan yang pertama adalah masalah gizi yang buruk. Hal ini juga disebabkan oleh kurangnya pendidikan kesehatan, pendidikan pranikah, dan pendidikan melahirkan. Sarananya pun masih kurang. Namun, pengurangan AKI ini ditangani serius oleh pemerintah. Sekarang sudah tersedia bidan di pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) yang sudah menjangkau desa-desa.

Saat ini sudah banyak undang-undang yang melindungi perempuan, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Pornografi, dan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010. Apakah undang-undang tersebut sudah efektif?

Belum. Sosialisasinya masih kurang. Masih banyak perempuan yang tak tahu akan undang-undang tersebut. Perempuan yang menjadi korban kekerasan juga masih banyak yang memilih untuk bungkam. Aparat penegak hukum pun masih kurang paham dalam menyikapi kasus-kasus.

Sempat muncul di berita bahwa Batam sudah menetapkan pajak untuk prostitusi. Isu kemudian berkembang menjadi bagaimana bila prostitusi dilegalkan di Indonesia karena dapat menambah pajak untuk Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Bagaimana Anda memandang isu ini?

Pajak itu kan untuk kesejahteraan rakyat. Kalau dalam agama Islam hal untuk kebaikan harus dari hal yang baik. Tidak boleh bertentangan dengan agama. Prostitusi kan tidak halal. Ya tidak boleh dong. Hal ini kembali lagi ke moral.

Apa pendapat Anda tentang tes keperawanan?

Menurut saya itu berlebihan. Kalau memang setelah dites lalu tidak perawan, apa efeknya? Itu kan hanya mempermalukan orang saja dan tidak membuat menjadi lebih baik.

Banyak Tenaga Kerja Wanita (TKW) kita yang nasibnya terkatung-katung di bawah jembatan di Jeddah, Arab. Apakah sudah ada penanganan dari pemerintah untuk TKW yang terlantar di Arab?

Menurut sebuah sumber, mereka sudah ditangani. Namun permasalahannya, pekerja itu banyak yang ilegal. Banyak yang keadaannya tak diketahui. Bahkan, katanya di sana ada sindikat di mana pekerja-pekerja itu dipindah-pindahkan sehingga tidak terlacak lagi. Kalau dari agen resmi, ya lancar-lancar saja penanganannya.

Ada anggapan bahwa pemerintah tak serius dan tak tegas menangani TKW.

Sebenarnya masalah TKW ini sudah diatur dalam Undang-Undang Tenaga Kerja. Namun, memang permasalahan TKW ini sulit diatasi karena banyak TKW yang tidak mempunyai keterampilan yang baik. Pengawalannya saja sudah tidak maksimal.

Berapa jumlah anggaran untuk pemberdayan perempuan?

Sangat kecil sekitar 180 miliar. Menurut penelitian, penyerapannya memang kurang bagus. Dalam rapat dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan, kita akan mendukung dan mendorong peningkatan anggaran pemberdayaan perempuan. Namun, kenaikan anggaran tersebut tergantung dari kementeriannya juga.

Apakah semua kebijakan di tiap bidang sudah mementingkan perempuan?

Biasanya kalau ada kebijakan yang menyentuh perempuan, perempuan di komisi itu akan mendorong untuk hal yang positif bagi perempuan. Contohnya saja, di komisi VIII, pendidikan Islam tidak membedakan perempuan dan laki-laki. Itu yang kita dorong. Oleh karena itu, jumlah perempuan di DPR harus ditingkatkan karena kuantitas juga penting.

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) telah melakukan penelitian dan mencatat bahwa dalam peristiwa Tragedi Mei 1998 telah terjadi banyak pemerkosaan dan tindak kekerasan terhadap perempuan. Namun, katanya pemerintah tak mau mengakui.

Pemerintah juga pasti menyelidiki apakah hal tersebut benar. Saya tak tahu sejauh mana. Namun, bila pembuktiannya kuat pasti bisa ditangani. Hal ini butuh dorongan politik. Bila Komnas Perempuan memang mempunyai bukti-bukti yang kuat tetapi tetap tak terdengar, maka ia butuh bantuan orang lain. Misalnya saja Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) lainnya. Mungkin juga bisa dimasukkan ke pengadilan dan diselesaikan dengan jalur hukum.

Anak terlantar di Indonesia mencapai 5,4 juta. Katanya anak terlantar dilindungi negara? Namun kenyataannya masih banyak anak terlantar di jalanan yang tak tertangani.

Dinas sosial sudah membuat fasilitas untuk mereka, tetapi tak tertampung semua. Anak jalanan dan terlantar setiap hari diberi sekolah formal dan diberi kegiatan ekstra kurikuler seperti bela diri dan menari. Kalau yang lanjut, diharapkan saat dilepas sudah bisa mandiri. Akan tetapi, ada yang sudah tertampung kemudian kabur. Mereka tidak betah karena sudah terbiasa di jalan.

Beralih ke masalah haji, sebanyak 273 jemaah haji meninggal di Mekah.

Pemerintah sudah melakukan persiapan dengan baik. Jemaah haji yang akan berangkat sudah dicek kesehatannya dan diobati terus. Kebanyakan menderita darah tinggi. Selain itu, banyak jemaah haji yang sudah tua. Bila penyakitnya tak dapat ditoleransi, maka tak diizinkan berangkat. Akan tetapi, di sana tentu sulit mengontrol kesehatan mereka. Cuaca yang buruk, fisik yang tua, kemudian banyak makan daging kambing membuat kesehatannya memburuk sampai meninggal. Angka 273 itu sudah sangat sedikit. Jumlahnya sudah turun drastis.

Sebentar lagi hari raya Natal. Gereja-gereja banyak dilindungi oleh polisi karena khawatir dibom. Tampaknya belum tercipta kerukunan beragama di Indonesia yang menganut Bhinneka Tunggal Ika?

Kasus pengeboman gereja hanya kasus kecil saja. Secara umum kan baik-baik saja. Tidak benar bila disebut belum tercipta kerukunan umat beragama di Indonesia.

Bagaimana dengan kerusuhan besar seperti kerusuhan di Poso yang merupakan konflik agama?

Banyak tesis yang meneliti kerusuhan tersebut dan hasilnya menyebutkan kerusuhan tersebut bukan karena agama. Mungkin ada yang provokatif.

Bila bicara mengenai peraturan daerah (perda) di Indonesia, ditemukan banyak perda yang diskriminatif terhadap perempuan. Contohnya saja, Perda Nomor 5 Tahun 2003 di Aceh yang mengharuskan perempuan berjilbab. Kemudian Perda Nomor 8 Tahun 2005 tentang pelarangan pelacuran di Tangerang yang praktiknya merugikan perempuan yang tak bersalah. Sementara itu, setidaknya ada dua kota di Indonesia yaitu Makassar dan Padang yang mengharuskan perempuan berbusana muslim.

Saya setuju dengan Perda Nomor 8 Tahun 2005 di Tangerang, tetapi dalam praktiknya harus ada bukti yang jelas bila yang ditangkap itu memang pelacur. Jangan sampai bila ada perempuan yang menggunakan rok mini saja ditangkap dan dituduh pelacur. Aparat penegak hukumnya juga harus benar-benar mengerti perda tersebut. Untuk Perda Nomor 5 Tahun 2003 di Aceh itu disebabkan karena di Aceh itu menjalankan syariat Islam. Di sana kan kebanyakan orang Islam. Ya tentunya harus memakai jilbab. Untuk permasalahan yang di Makassar dan Padang itu dalam pembentukan perda kan lewat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), di sana pastinya ada anggota DPRD yang bukan muslim. Seharusnya saat perda itu dibuat, mereka mengajukan keberatan. Kalau sudah disahkan baru protes, berarti anggota DPRD yang bukan muslim itu yang kurang tanggap.

Anda setuju bila Indonesia dijadikan negara Islam?

Tidak. Islam tidak untuk menjadi negara. Negara itu kebijakannya memang harus berdasarkan moral dan agama. Agama dan negara tidak bisa dipisahkan, tetapi agama juga tidak dijadikan landasan. Agama itu dijadikan nilai. Agama kan mengajarkan kebaikan.

Benar tidak pernah terjadi perpecahan internal di PAN?

Tidak. Itu hanya konflik biasa saja.

Sekilas mengenai narasumber:

Nama: Hj. Dewi Coryati MSi.

Tempat, tanggal lahir: 9 Agustus 1964

Riwayat pendidikan:

S1 Kesehatan Hewan IPB (lulus 1988)

S2 Ilmu Politik UI (lulus 2003)

S3 Ilmu Politik UI (sedang menjalani)

Riwayat pekerjaan:

Dokter hewan (1989-2003)

Konsultan pendidikan (2003-2008)

Anggota DPR RI Komisi VIII - bidang agama, sosial, pemberdayaan perempuan (2009-2014)

Wakil Sekretaris Fraksi PAN